KABUL – Pemerintah Afghanistan melalui Kementerian Ekonomi mengumumkan peluncuran 410 proyek pembangunan dan infrastruktur yang dirancang untuk tahun ini. Proyek-proyek ini sepenuhnya dibiayai dari pendapatan dalam negeri dan ditujukan untuk mengatasi masalah pengangguran.
Juru bicara Kementerian Ekonomi, Abdul Rahman Habib, menyampaikan bahwa program ini menjadi bagian penting dari agenda nasional tahun 2025. “Proyek-proyek besar ini diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur penting dan akan membuka ratusan lapangan kerja setelah pelaksanaannya,” ujarnya.
Kondisi pengangguran dan kemiskinan di Afghanistan masih menjadi isu serius yang sering mendapat sorotan dari lembaga-lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini juga menjadi keluhan utama masyarakat setempat.
Beberapa warga Kabul mengaku mengalami kesulitan finansial karena minimnya peluang kerja. Ali, salah satu warga, mengeluhkan bahwa banyak orang sepertinya tidak memiliki pekerjaan tetap. “Sejak Imarah Islam berkuasa, memang keamanan membaik. Tapi ekonomi belum berkembang. Banyak dari kami terpaksa mencari pekerjaan serabutan,” katanya.
Warga lainnya, Rohit, menambahkan: “Lebih baik ada lapangan kerja di dalam negeri. Pemuda seharusnya tidak perlu menempuh perjalanan berisiko ke Iran hanya untuk bekerja. Kalau ada pekerjaan di sini, mereka bisa menghidupi keluarganya dengan layak.”
Meski program pembangunan ini disambut baik, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa langkah tersebut belum cukup jika hanya bersifat sementara. Diperlukan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pengembangan potensi dalam negeri.
Mohammad Asif Stanekzai, seorang pakar ekonomi, menilai: “Untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan, dibutuhkan strategi ekonomi yang menyeluruh. Mengandalkan bantuan kemanusiaan saja tidak akan cukup. Kita harus mengoptimalkan sektor sumber daya alam dan sektor lainnya.”
Di sisi lain, Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan terbarunya menekankan bahwa kemiskinan, pengangguran, dan migrasi adalah masalah paling mendesak di Afghanistan saat ini. PBB juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan terus mengalir dan mendesak pembebasan aset negara yang masih dibekukan.
